Megawati Soekarno Putri, melakukan tindakan manipulasi dan korupsi.

Megawati – PDIP dan Kasus BLBI yang Menjerat (3)

By: Budi Santoso

KPK kini tengah mengebut pendalaman kasus BLBI. Abraham juga memastikan pihaknya akan transparan menyidik kasus ini.

Dalam penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres Nomor 6 tahun 2002, Presiden Megawati mendapat masukan dari Menteri BUMN, Laksamana Sukardi, Menteri Keuangan, Boediono dan Menko Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro Jakti untuk menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal itu berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau yang lebih dikenal dengan Inpres tentang release and discharge

Laksamana dimintai keterangan terkait penyelidikan proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. KPK menduga ada masalah dalam proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor tersebut.

SKL itu berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. Hal tersebut dikenal dengan inpres tentang release and discharge.

Menurut Laksamana, penerbitan SKL tersebut merupakan amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun melalui ketetapannya, MPR memerintahkan Presiden  saat itu Megawati untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengutang BLBI.

“Waktu itu zaman Bu Mega, presiden masih mandataris MPR. Jadi, ada tap (ketetapan) MPR yang kalau beliau melanggar, beliau bisa dimakzulkan,” ujar Laksamana.

Laksamana Sukardi, usulan SKL dari dia.

Laksamana Sukardi, usulan SKL dari dia.

SKL ini pun dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Laksamana melanjutkan, SKL tersebut merupakan produk konstitusi yang harus dilaksanakan. Namun, menurut dia, jika di kemudian hari ditemukan masalah, pemberian SKL ini dapat ditinjau lagi. Selain ditanya soal rapat kabinet, Laksamana mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik KPK seputar beberapa obligor BLBI.

Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada sejumlah bank pada 1997-1998. Kasus yang diselidiki oleh Komisi bukan pengucuran BLBI, melainkan pemberian surat keterangan lunas (SKL).

KPK menduga terjadi korupsi dalam penerbitan SKL atas Bantuan Likuiditas oleh otoritas keuangan. Namun dia enggan menyebutkan institusi mana yang diduga terlibat dalam penerbitan SKL.

SKL BLBI dikeluarkan saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Namun, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Padahal, beberapa pihak sudah mengantongi SKL dan menerima release and discharge dari pemerintah.

Audit BPK menyebutkan Rp144,5 triliun dikeluarkan kepada 48 bank umum nasional dengan kerugian negara capai Rp138,4 triliun. Sedangkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan ada penyimpangan Rp54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI dan menyimpulkan Rp53,4 triliun terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

SKL diterbitkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri.

Berdasarkan inpres itu, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walau hanya menyelesaikan kewajibannya sebesar 30% dalam bentuk uang tunai, dan 70% dibayar dengan sertifikat bukti hak atau aset kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Namun belakangan, aset-aset yang diserahkan para pengutang BLBI itu ternyata nilainya jauh di bawah klaim. Padahal, SKL dan SP3 sudah diterbitkan. Kondisi itu semakin diperparah lagi, ketika aset-aset itu dijual, ternyata hanya laku sekitar 30% dari nilai yang diklaimkan. Inilah yang menyebabkan Negara dirugikan ratusan triliun rupiah.

Kerugian negara dan rakyat Indonesia semakin bertambah, karena aset-aset berupa perbankan itu akhirnya dijual kepada investor asing. Padahal, di dalamnya ada obligasi pemerintah yang harus dibayar bunganya setiap tahun. Akibatnya, sejak 2003 APBN harus mengalokasikan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi (OR) perbankan sekitar Rp60 triliun. Lebih celaka lagi, pembayaran IT terus berlangsung sampai 2040.

I Putu Ari Suta, mantan Ketua BPPN.

I Putu Ari Suta, mantan Ketua BPPN.

Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu sendiri bertentangan dengan sejumlah aturan hukum. Di antaranya bertabrakan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Faizal Assegaf menulis dalan situsnya, visibaru.com, “Saya menjulukinya Ratu Kebal Hukum dan sebagian besar orang di negeri ini lebih mengenalnya sebagai politisi “Banteng Betina”.

Kedua julukan itu menjelaskan tentang posisi dan peran Megawati selaku Ketua Umum PDIP dalam perspektif hukum dan politik.”

Di perhelatan politik nasional, lebih dari 14 tahun Megawati telah memperlihatkan setumpuk prestasi yang spektakuler. Yakni, kehandalannya memandu PDIP sebagai sarana koruptor, corong pembela konglomerat hitam BLBI, panggung pelacuran intelektual pro asing dan aseng, hingga wadah penampung aspirasi kaum homo, waria dan lesbi.

Berbagai elemen yang berasal dari dunia hitam tersebut, menyatu dan tunduk sepenuhnya pada kepentingan syahwat kekuasaan Megawati. Dan melebur dalam kolaborasi politik bertopeng demokrasi, yang sering kali hadir mempertontonkan praktek politik kotor dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan terselubung.

Bobroknya kepemimpinan Megawati, acap kali menuai kecaman dan perlawanan serius dari rakyak banyak. Bahkan, Rachmawati Soekarnoputri, adik kondungnya, belum lama ini memperlihatkan sikap gusar dan menuding Megawati telah mencoreng kehormatan keluarga Bung Karno.

Kepada pers, Rachmawati dengan lantang bersuara membeberkan dosa-dosa politik Megawati. Di antaranya kasus penjualan PT Indosat, penjualan ladang gas Tangguh, pembelian Sukhoi “bodong”, penjualan VLCC, dan kebijakan memberikan pengampunan kepada pengemplang BLBI melalui Release and Discharge.

Rachmawati menegaskan: “Kasus-kasus ini perlu dijelaskan, agar publik mengingat kembali kualitas kepemimpinan Mega dan partainya”. Sikap tegas itu datang dari lingkaran keluarga Bung Karno dan patut diberi apresiasi.

Terkait upaya membongkar megakasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah berdampak merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah, kini mulai memasuki titik terang.

Akibat perilaku korup Megawati, membuat pakar ekonomi Kwik Kian Gie terpaksa hengkang dari PDIP. Menurut Kwik, apa yang dilakukan oleh Megawati adalah sebuah pengkhianatan kepada negara dan rakyat.

Pada tanggal 2 April 2013, Kwik Kian Gie menyampaikan keterangan berupa data-data otentik tentang penyelesaian kasus BLBI kepada KPK dan menjelaskan keterlibatan Megawati serta pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut.

(bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategori

Arsip Berita

Newsletter

Sumber berita yang hangat dan terpercaya bagi siapa saja yang menyukai teori konspirasi.

Jl. Asia Afrika no. 1 Jakarta

021 7777 8899

jusufkurdi@gmail.com

Kalender

April 2017
M T W T F S S
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to Top