Megawati, wanita besi pengatur skenario BLBI.

Megawati – PDIP dan Kasus BLBI yang Menjerat (2)

By: Budi Santoso

KPK dalam mengungkap kasus BLBGI yang muncul tahun 2002, sempat mengalami pasang surut. Mereka   sudah memintai keterangan beberapa terperiksa. Sayang hingga kini KPK masih sulit menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab pada kasus BLBI.

KPK pernah memerisa pejabat penting seperti   mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli.

SElanjutnya mereka juga memeriksa  Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, mantan Meneg BUMN Laksamana Sukardi serta mantan Menperin Rini Soewandi.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad pernah menmegaskan jika mereka  tidak merasa takut apabila harus memeriksa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Pemeriksaan Megawati akan dilakukan bila diperlukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).  Namun hingga kini KPK belum berani memanggil Megawati karena masih mendalami kasus BLBI.

Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada sejumlah bank pada 1997-1998. Kasus yang diselidiki oleh Komisi bukan pengucuran BLBI, melainkan pemberian surat keterangan lunas (SKL).

KPK menduga terjadi korupsi dalam penerbitan SKL atas Bantuan Likuiditas oleh otoritas keuangan. Namun dia enggan menyebutkan institusi mana yang diduga terlibat dalam penerbitan SKL.

Berdasarkan data rekap piutang negara atas kasus Bantuan Likuiditas, terdapat enam obligor atau pengutang yang belum memperoleh keterangan lunas dari pemerintah.

Mereka adalah Adiputra Januardy dan James Januardy dari Bank Namura Internusa, Atang Latief dari Bank Indonesia Raya, Ulung Bursa dari Bank Lautan Berlian, Omar Putihrai dari Bank Tamara, Lidia Muchtar dari Bank Tamara, Marimutu Sinivasan dari Bank Putera Multikarsa, dan Agus Anwar dari Bank Pelita Istimarat. Total pinjaman yang belum lunas sekitar Rp 2,2 triliun.

Bantuan Likuiditas merupakan skema pinjaman yang dikucurkan Bank Indonesia bagi bank-bank bermasalah dengan likuiditas keuangan saat krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan Dana Moneter Internasional dalam mengatasi krisis.

Pada Desember 1998, BI menyalurkan Bantuan Likuiditas sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Terkait dengan penyelidikan itu, KPK pernah meminta keterangan Menteri Koordinator Perekonomian era pemerintahan mantan presiden Abdurrahman Wahid, Kwik Kian Gie.

mega1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Likuiditas Bank Indonesia (SK BLBI) yang mencapai triliunan rupiah.

SKL BLBI dikeluarkan saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Namun, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Padahal, beberapa pihak sudah mengantongi SKL dan menerima release and discharge dari pemerintah.

Audit BPK menyebutkan Rp144,5 triliun dikeluarkan kepada 48 bank umum nasional dengan kerugian negara capai Rp138,4 triliun. Sedangkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan ada penyimpangan Rp54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI dan menyimpulkan Rp53,4 triliun terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

Sementara itu, penerima dana SKL BLBI tercatat masuk ke berbagai pihak, mulai pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, kemudian Salim Grup (utangnya Rp50 triliun). Namun, aset yang diserahkan Salim Grup hanya bernilai Rp30 triliun.

Lalu, Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa Rp790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara Rp159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira, kewajiban membayar Rp155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat Rp577,812 miliar), James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp303 miliar), serta Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp424,65 miliar).Pembantu Presiden Megawati di Kabinet Gotong Royong itu diperiksa dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dorodjatun KIuntoro Jakti, mantan menetri era Megawati, tidak banyak berkomentar usai dimintai keterangan di KPK. Mantan Duta Besar RI untuk Washington hanya mengeluarkan seucap kata. “Rahasia,” katanya.

‎Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dorodjatun dimintai keterangan berkaitan dengan penyelidikan kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bagi penerima BLBI. SKL itu dikeluarkan di era pemerintahan Presiden Megawati berdasarkan Inpres Nomor 8/2002 dan TAP MPR Nomor 6 dan 10.

dorojatun

SKL itu yang menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap sejumlah pengutang. Salah satu pengutang adalah pengusaha Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia yang dihentikan penyidikannya pada Juli 2004.

Tercatat juga beberapa nama konglomerat papan atas lainnya seperti The Nin King dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah. Dalam hasil audit BPK, dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 138,4 triliun.‎

Namun, KPK menduga ada masalah dalam proses pemberian SKL untuk beberapa obligor BLBI.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan ragu-ragu memanggil Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk dimintai keterangan terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategori

Arsip Berita

Newsletter

Sumber berita yang hangat dan terpercaya bagi siapa saja yang menyukai teori konspirasi.

Jl. Asia Afrika no. 1 Jakarta

021 7777 8899

jusufkurdi@gmail.com

Kalender

April 2017
M T W T F S S
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to Top