Megawati Soekarno Putri, terimbas kasus BLBI.

Megawati – PDIP dan Kasus BLBI yang Menjerat (1)

By: Budi Santoso

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK untuk terus melakukan  penyelidikan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) patut dipapresiasi. Apalagi mereka juga sudah mulai memeriksa lagi beberapa pihak yang diketahui terlibat dalam kasus ini.

Misalnya saat komisi antirasuah yang berkantor di Kuningan, Jakarta itu pada Kamis (20/4/2017) memeriksa Kwik Kian Giw, mantan Menteri Koordinator Bidang‎ Ekonomi, Keuangan dan Industri.

Merunut kasus ini ke balakang, maka tolaklupa.com akan menyajika tulisan secara lengkap bagaimana kasus ini bermula dan hingga kini hilang tanpa jejak.

Megawati Keluarkan Inpres SKL BLBI

Kasus ini berawal pada tahun 2002 saat Presiden saat itu, Megawati Soekarno Putri menerbiutkan Surat Keterangan Lunas (SKL) lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Surat itu tertuang dalam   Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002.

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau dikenal juga dengan inpres tentang release and discharge.

Kwik Kian Gie, Meko Ekuin yang terseret kasus BLBI.

Kwik Kian Gie, Meko Ekuin yang terseret kasus BLBI.

Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Penerima SKL BLBI beberapa antara lain pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, dan Salim Group. Padahal  utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp 55 triliun. Selang dua tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan ternyata hanya bernilai Rp 30 triliun.

Nama-nama lain yang turut menerima adalah James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp 303 miliar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp 424,65 miliar), Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp 189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa Rp 790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara Rp 159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira kewajiban membayar Rp 155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat Rp 577,812 miliar).

Sebelumnya, dalam kasus ini Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Meski beberapa konglomerat besar sudah menerima SKL, sekaligus release and discharge dari pemerintah.

Padahal, Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum. Salah satunya dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang sudah dikucurkan ke 48 bank umum nasional, kerugian negara disebutkan mencapai Rp 138,4 triliun. Ini adalah rekor terbesar kerugian Negara hingga kini namun tak pernah terungkap.

Di sisi lain audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI. BPKP bahkan menyimpulkan Rp 53,4 triliun dari penyimpangan itu terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

(bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategori

Arsip Berita

Newsletter

Sumber berita yang hangat dan terpercaya bagi siapa saja yang menyukai teori konspirasi.

Jl. Asia Afrika no. 1 Jakarta

021 7777 8899

jusufkurdi@gmail.com

Kalender

April 2017
M T W T F S S
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Back to Top